BATURAJA CJ .Com – Puluhan Aksi Masa yang tergabung dalam Aktivis Pemerhati Kebijakan Publik Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), menggelar aksi damai di halaman kantor DPRD OKU menuntut oknum pimpinan DPRD OKU yang menggunakan fasilitas dan wewenang serta jabatan untuk kepentingan politik dengan cara menggelar kegiatan Milenial Pers sebagai ajang kampanye terselubung.
Selaku kordinator Aksi, Leo dari LSM RIB menegaskan pihaknya mengkritik adanya oknum pimpinan DPRD OKU yang memanfaatkan fasilitas negara salah satunya Gedung DPRD OKU sebagai ajang kampanye politik 2024.
“Kami menolak oknum-oknum DPRD OKU yang menggunakan fasilitas pemerintah sebagai ajang kampanye terselubung,” tegasnya.
Untuk diketahui, kegiatan Milenial Pers yang di laksanakan di halaman kantor DPRD OKU pada Minggu (18/12/22) yang lalau dihadiri Ketua DPRD OKU, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumsel.
Selain itu, aksi masa juga menuntut adanya pemberlakuan keadilan dalam meningkatkan kesejahteraan para RT dan RW di Desa-desa Kabupaten OKU.
“Kami juga menolak rencana pemotongan anggaran OPD sebesar 30 persen. Dimana menurut kami pemotongan tersebut bertujuan untuk meloloskan kepentingan oknum-oknum pengambil kebijakan,” ungkapnya.
Aksi puluhan masa tersebut diterima oleh Wakil Ketua I DPRD OKU, Yudi Purna Nugraha SH (YPN) didampingi anggota Komisi III, M Saleh Tito ST serta anggota Komisi I, Yopi Sahruddin SSos. Perwakilan aksi masa diterima dan diajak berdiskusi di ruang Bandan Musyawarah DPRD OKU.
Kegiatan Milenial Pers yang dikemas dengan color party beberapa hari yang lalu menuai sejumlah protes dari masyarakat dan tokoh agama, dimana acara tersebutenengahkan musik DJ berjoget ria sembari menaburkan bubuk warna warni ditengah hiruk pikuk musik yang dinilai menciderai norma agama.
Bahkan sejumlah wanita yang diduga sebagai pegawai di salah satu tempat hiburan malam disuguhkan pada kegiatan tersebut yang membuat acara tersebut dinilai sebagai ajang yang tak pantas dilakukan.
Menanggapi hal tersebut, YPN memberikan catatan kepada Sekretariat DPRD OKU untuk lebih selektif dalam memberikan izin p ggu Aan jalan DPRD OKU agar Kedepannya tidak menimbulkan persepsi buruk di kalangan masyarakat.
“Gedung DPRD OKU inierupakan fasilitas pemerintah yang tidak terpisahkan. Kami memberikan catatan kepada Sekretariat DPRD OKU untuk lebih selektif memberikan izin penggunaan halaman kantor DPRD OKU agar Kedepannya tidak menimbulkan persepsi yang buruk dikalangan mpasyarakat,” pungkasnya.(R) ***
